Ditempat lain, Panitera Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Chafidz Syafiuddin SH MH juga mengakui bila KDRT kerap menjadi alasan warga yang mengajukan perceraian. Dari data PA Kota Malang, KDRT masuk dalam urutan empat penyebab terjadinya perceraian. Tiga alasan lainnya seperti adanya perselisihan, faktor ekonomi, dan ada salah satu pihak yang meninggalkan pasangan. Dalam kurun waktu 7 bulan, tepatnya mulai Januari sampai Juli lalu, Chafidz menyebut ada 15 gugatan cerai yang dilatarbelakangi Penyebabperceraian paling banyak karena kesulitan ekonomi dan tidak ada keharmonisan rumah tangga. Sisanya karena poligami dan perselingkuhan. Kasus perceraian sebagian besar menimpa rumah tangga dengan usia perkawinan sangat muda. Berlangganan Login. Senin, 21 Maret 2022 Bahasa Indonesia. English RiwayatPekerjaan. CPNS Pengadilan Agama Jayapura 2007. PNS Pengadilan Agama Jayapura 2008. Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Jayapura 2011. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PA Jayapura 2015. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortala PA Jayapura 2018. Analis Perkara Peradilan PA Pacitan 2021. LHKASN. Bagiyang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg). 1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) : -. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 MALANGVOICE- Kabupaten Malang bisa dikatakan sebagai daerah Janda, pasalnya di triwulan pertama di tahun 2019, sudah mencapai angka ribuan berkas gugat cerai yang masuk dalam Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang.. Panitera Muda hukum PA Kabupaten Malang, Widodo Suparjiyanto mengatakan, pada triwulan pertama, angka gugat cerai yang masuk ada sebanyak 2.677 berkas, namun untuk pengajuan Sites De Rencontres Totalement Gratuits Pour Seniors. Penyelesaian Perkara Tingkat PertamaPENDAFTARAN PERKARAPertama Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syar’iyah dengan membawa surat gugatan atau Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan urat gugatan atau permohonan, minimal 2 dua rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Petugas Meja Pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Catatan Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM, didasarkan pasal 237 – 245 tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM dalam rangkap 3 tiga.Kelima Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas KASIR surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM.Ketujuh Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM, seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM kepada pemegang Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 dua rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM.Keduabelas Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak Selesai Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim PMH dan hari sidang pemeriksaan perkaranya PHS.PERKARA CERAI TALAKLangkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Suami atau KuasanyaMengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah Pasal 118 HIR, 142 jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan Pasal 119 HIR, 143 jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989;Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Pasal 66 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989; b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Pasal 66 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989; c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Pasal 66 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989; d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Pasal 66 ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989.Permohonan tersebut memuat a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita fakta kejadian dan fakta hukum; c. Petitum hal-hal yang dituntut berdasarkan posita.Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan Pasal 66 ayat 5 UU No. 7 Tahun 1989.Membayar biaya perkara Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma prodeo Pasal 237 HIR, 273 Penyelesaian PerkaraPemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariahPemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989; b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2003; c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi gugat balik Pasal 132 a HIR, 158 pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut; b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut; c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka a. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak; b. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak; c. Jika dalam tenggang waktu 6 enam bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama Pasal 70 ayat 6 UU No. 7 Tahun 1989.Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 tujuh hari setelah penetapan ikrar talak Pasal 84 ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989.PERKARA CERAI GUGATLangkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat Istri atau kuasanyaMengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah Pasal 118 HIR, 142 jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989;Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan Pasal 118 HIR, 142 jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989;Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974;Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat Pasal 73 ayat 2 UU Tahun 1989;Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Pasal 73 ayat 3 UU Tahun 1989.Permohonan tersebut memuat ; a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita fakta kejadian dan fakta hukum; c. Petitum hal-hal yang dituntut berdasarkan posita.Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989.Membayar biaya perkara Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma prodeo Pasal 237 HIR, 273 dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 Penyelesaian PerkaraPenggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar’ dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidanganTahapan persidangan a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989; b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2003; c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi gugat balik Pasal 132 a HIR, 158 pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut; b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut; c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar’iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 tujuh hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para Pendaftaran Gugatan SederhanaPenggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenaiIdentitas penggugat dan tergugat;Penjelasan ringkas duduk perkara; danTuntutan saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah Penyelesaian Gugatan SederhanaTahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputiPendaftaran;Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;Pemeriksaan pendahuluan;Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;Pemeriksaan sidang dan perdamaian;Pembuktian; danPutusanLama Penyelesaian Gugatan SederhanaGugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 dua puluh lima hari sejak hari sidang Hakim dalam Gugatan SederhanaPeran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputiMemberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;Menuntun para pihak dalam pembuktian; danMenjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para dalam Gugatan SederhanaDalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan 25 hari. Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya Hukum KeberatanUpaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernayataan keberatan kepada panitera disertai keberatan diajukan paling lambat 7 tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan Penyelesaian KeberatanPutusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 tujuh hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepadaPutusan dan berkas gugatan sederhana;Permohonan keberatan dan memori keberatan; danKontra memori Kuasa HukumPada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikutKuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di GUGATAN LAINNYALangkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah Pasal 118 HIR, 142 diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/ mahkamah syar’iyahyag dipilih oleh Penggugat Pasal 118 HIR, 142 biaya perkara Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma prodeo Pasal 237 HIR, 273 dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 MALANG KOTA – Pandemi diduga menjadi pemicu naiknya angka perceraian di Kota Malang. Buktinya, berdasarkan data Pengadilan Agama PA Kota Malang, selama Januari-Juli 2021 PA Kota Malang menangani sebanyak kasus perceraian. Sementara pada Januari-Juli 2020 ada sebanyak kasus perceraian atau ada kenaikan 212 kasus perceraian. Panitera Pengadilan Agama Kota Malang Drs Chafidz Syafiuddin SH MH mengatakan perceraian ini memang kerap terjadi dan penyebabnya dari berbagai faktor. Dia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti atas terjadinya peningkatan kasus perceraian itu. “Karena PA hanya menangani kasusnya, dan kami sifatnya pasif tidak bisa mengintervensi,” terang Chafidz Syafiuddin. Bisa jadi peningkatan ini juga karena tercampur dengan kasus di tahun sebelumnya. Yang jelas, beberapa penyebab perceraian itu di antaranya ada yang menggugat cerai karena ketahuan zina, mabuk dan judi. Tak hanya itu, ada juga yang mendaftarkan gugatan cerai karena ditinggalkan salah satu pihak atau enggan dipoligami. Bahkan, ada juga yang bercerai karena salah satu pasangannya menjalani hukuman penjara atau bercerai karena kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. “Tapi yang paling mendominasi ya karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan juga faktor ekonomi. Dua penyebab ini yang paling banyak,” terangnya. Dari rekapan PA Kota Malang tahun ini, selama 7 bulan, ada sebanyak 926 kasus perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sementara angka tertinggi yang lainnya karena faktor ekonomi, yakni sebanyak 242 kasus perceraian. Sementara untuk alasan meninggalkan salah satu pihak ada sebanyak 191 kasus perceraian. Sementara, faktor perceraian yang juga perlu diwaspadai yakni karena adanya kekerasan KDRT. Jika dilihat dari data, dia melanjutkan, kasus KDRT ini ada di nomor 4 tertinggi dari penyebab terjadinya perceraian. Pasalnya, selama 7 bulan sudah ada 15 dari kasus KDRT yang berujung pada perceraian. “Kekerasan dalam rumah tangga memang masih kerap terjadi di beberapa lingkungan sekitar dan itu menjadi salah satu pemicu dari perceraian,” pungkasnya. ulf/mas/rmc MALANG KOTA – Pandemi diduga menjadi pemicu naiknya angka perceraian di Kota Malang. Buktinya, berdasarkan data Pengadilan Agama PA Kota Malang, selama Januari-Juli 2021 PA Kota Malang menangani sebanyak kasus perceraian. Sementara pada Januari-Juli 2020 ada sebanyak kasus perceraian atau ada kenaikan 212 kasus perceraian. Panitera Pengadilan Agama Kota Malang Drs Chafidz Syafiuddin SH MH mengatakan perceraian ini memang kerap terjadi dan penyebabnya dari berbagai faktor. Dia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti atas terjadinya peningkatan kasus perceraian itu. “Karena PA hanya menangani kasusnya, dan kami sifatnya pasif tidak bisa mengintervensi,” terang Chafidz Syafiuddin. Bisa jadi peningkatan ini juga karena tercampur dengan kasus di tahun sebelumnya. Yang jelas, beberapa penyebab perceraian itu di antaranya ada yang menggugat cerai karena ketahuan zina, mabuk dan judi. Tak hanya itu, ada juga yang mendaftarkan gugatan cerai karena ditinggalkan salah satu pihak atau enggan dipoligami. Bahkan, ada juga yang bercerai karena salah satu pasangannya menjalani hukuman penjara atau bercerai karena kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. “Tapi yang paling mendominasi ya karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan juga faktor ekonomi. Dua penyebab ini yang paling banyak,” terangnya. Dari rekapan PA Kota Malang tahun ini, selama 7 bulan, ada sebanyak 926 kasus perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sementara angka tertinggi yang lainnya karena faktor ekonomi, yakni sebanyak 242 kasus perceraian. Sementara untuk alasan meninggalkan salah satu pihak ada sebanyak 191 kasus perceraian. Sementara, faktor perceraian yang juga perlu diwaspadai yakni karena adanya kekerasan KDRT. Jika dilihat dari data, dia melanjutkan, kasus KDRT ini ada di nomor 4 tertinggi dari penyebab terjadinya perceraian. Pasalnya, selama 7 bulan sudah ada 15 dari kasus KDRT yang berujung pada perceraian. “Kekerasan dalam rumah tangga memang masih kerap terjadi di beberapa lingkungan sekitar dan itu menjadi salah satu pemicu dari perceraian,” pungkasnya. ulf/mas/rmc © - Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia merupakan negara yang memberikan hak kebebasan bagi warga negaranya untuk memilih kepercayaan dan juga pasamgan hidupnya. namun seringkali terjadi warga negara Indonesia mendapatkan pasangan yang berbeda keyakinan dan masih bertanya-tanya dapatkan mereka melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Ayat 1 nya dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan dalam Ayat 2 nya dinyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersagkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan memberikan kepastian hukum bagi kedua calon mempelai beda agama untuk dapat melangsungkan perkawinannya melalui permohonan penetapan Pengadilan Negeri walaupun sebagaian besar masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang agama dan aliran kepercayaan, mereka menolak nikah beda agama. Walaupun dalam undang-undang perkawinan tidak memberikan peluang untuk nikah beda agama dan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia membatasi kebebasan dalam memilih pasangan beda agama untuk menikah. Kedua Undang-Undang tersebut sangat berbeda dengan Undang-Undang tentang Adminsitrasi Kependudukan yang memberikan peluang untuk pasangan nikah beda agama untuk dapat melangsungkan pernikahannya dengan cara mengajukan permohonan kepengadilan. pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yang dimaksud Pengadilan pada Pasal 35 huruf a adalah perkawinan berbeda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia sebagai negara yang beragama tidak lagi dapat dihindarkan karena pada kenyataanya manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan timbul perasaan cinta diantara mereka. Berdasarkan Hukum positif di Indonesia yang telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."aktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu 1. Pasal 4Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan2. Pasal 40 huruf cDilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;c. seorang wanita yang tidak beragama ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Pasal 61 Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN Pasal 116 huruf h Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah menurut Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang selama ini selalu menjadi rujukan solusi bagi setiap problematika umat muslim, dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa1 Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;2 Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. lalu dipertegas dengan Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Ikhsan Abdullah menyatakan, putusan MK telah sesuai UU 1/1974, yakni perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaannya. Perkawinan beda agama tidak sah karena tidak sesuai dengan UU. Sementara Muktamar Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan, antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut, nikah antar agama hukumnya haram. Maka perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlu kitab atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria ahlu kitab atau pria musyrik dan kafir adalah haram Keputusan Muktamar Tarjih301-308. Kedua Institusi keagamaan di atas baik MUI maupun Majlis tarjih dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama menggunakan landasan hukum yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada Al-Quran, As- Sunnah dan Qawaid Fiqhiyah. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya KOTA BATU – Jumlah perkara yang masuk Pengadilan Agama se-Jawa Timur di tahun 2020 sampai Oktober lalu sebanyak perkara. Dari jumlah tersebut, 60-70 persen berupa kasus perceraian. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama PTA Surabaya Drs H Mohammad Yamin Awie SH MH saat ditemui seusai acara Bimbingan Teknis Managemen Peradilan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP, di Hotel Golden Tulip Resort Batu Malang. Selasa 24/11 malam. Dia mengungkapkan, penyumbang terbanyak perkara berasal dari empat wilayah Pengadilan Agama. Yakni Surabaya, Kabupaten Malang, Banyuwangi, dan Jember. “Satu tahun bisa mencapai perkara lebih rata-rata,” katanya. Dia mengatakan banyak faktor penyebab gagalnya rumah tangga pasangan suami dan istri. Seperti keharmonisan rumah tangga, faktor ekonomi hingga perselingkuhan. Sesuai dengan aturan yang ada, dalam setiap penanganan perkara perceraian diwajibkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. “Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 yang mewajibkan kepada Pengadilan Agama tingkat pertama dan juga tingkat banding untuk mendamaikan melalui mediasi atau mediator. Jika tidak dilakukan maka putusan bisa batal hukum,” kata dia. PTA Surabaya sendiri membawahi sebanyak 37 satuan kerja wilayah. Atau mulai dari Pengadilan Agama tingkat Kelas IA, Kelas IB hingga Kelas II. “Adanya kegiatan Bimtek semacam ini semoga dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama yang ada di Jawa Timur untuk pelayanan menegakkan keadilan,” kata dia. Acara yang dihadiri mulai dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua , Panitera, Sekretaris dan Kasubag PTIP Pengadilan Agama se Jawa Timur. “Total peserta ada 185 orang dan dilaksanakan mulai kemarin Senin 23/11 sampai tanggal 25 November hari ini,” kata dia. Kegiatan itu juga terdapat pelaksanaan PTA Surabaya Award 2020, yaitu pemberian penghargaan kepada Pengadilan Agama di Jawa Timur yang memiliki kinerja terbaik dalam berbagai bidang. Salah satunya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memborong 4 penghargaan. Yakni Juara I Lomba Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dengan Kategori Perkara diterima lebih dari Perkara. Lalu Juara I dalam Kinerja e-Court, Juara I Lomba 5R1N dan terakhir Juara I Apresiasi Pencapaian DEKORUM Ruang Sidang Kategori Pengadilan Agama Kelas I A. Pewarta Nugraha Perdana KOTA BATU – Jumlah perkara yang masuk Pengadilan Agama se-Jawa Timur di tahun 2020 sampai Oktober lalu sebanyak perkara. Dari jumlah tersebut, 60-70 persen berupa kasus perceraian. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama PTA Surabaya Drs H Mohammad Yamin Awie SH MH saat ditemui seusai acara Bimbingan Teknis Managemen Peradilan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP, di Hotel Golden Tulip Resort Batu Malang. Selasa 24/11 malam. Dia mengungkapkan, penyumbang terbanyak perkara berasal dari empat wilayah Pengadilan Agama. Yakni Surabaya, Kabupaten Malang, Banyuwangi, dan Jember. “Satu tahun bisa mencapai perkara lebih rata-rata,” katanya. Dia mengatakan banyak faktor penyebab gagalnya rumah tangga pasangan suami dan istri. Seperti keharmonisan rumah tangga, faktor ekonomi hingga perselingkuhan. Sesuai dengan aturan yang ada, dalam setiap penanganan perkara perceraian diwajibkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. “Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 yang mewajibkan kepada Pengadilan Agama tingkat pertama dan juga tingkat banding untuk mendamaikan melalui mediasi atau mediator. Jika tidak dilakukan maka putusan bisa batal hukum,” kata dia. PTA Surabaya sendiri membawahi sebanyak 37 satuan kerja wilayah. Atau mulai dari Pengadilan Agama tingkat Kelas IA, Kelas IB hingga Kelas II. “Adanya kegiatan Bimtek semacam ini semoga dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama yang ada di Jawa Timur untuk pelayanan menegakkan keadilan,” kata dia. Acara yang dihadiri mulai dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua , Panitera, Sekretaris dan Kasubag PTIP Pengadilan Agama se Jawa Timur. “Total peserta ada 185 orang dan dilaksanakan mulai kemarin Senin 23/11 sampai tanggal 25 November hari ini,” kata dia. Kegiatan itu juga terdapat pelaksanaan PTA Surabaya Award 2020, yaitu pemberian penghargaan kepada Pengadilan Agama di Jawa Timur yang memiliki kinerja terbaik dalam berbagai bidang. Salah satunya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memborong 4 penghargaan. Yakni Juara I Lomba Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dengan Kategori Perkara diterima lebih dari Perkara. Lalu Juara I dalam Kinerja e-Court, Juara I Lomba 5R1N dan terakhir Juara I Apresiasi Pencapaian DEKORUM Ruang Sidang Kategori Pengadilan Agama Kelas I A. Pewarta Nugraha Perdana

daftar perceraian pengadilan agama malang